[BENAR] Penjelasan terkait Video Mobil Berplat TNI yang Membawa Logistik Kampanye Prabowo-Sandi

“Pelat kendaraan dinas itu memang benar ada di kendaraan dinas TNI dan tergister di TNI. Namun peruntukannya bukan untuk mobil yang viral di media sosial beberapa waktu lalu, tetapi untuk mobil dinas dengan merek Lancer,” tutur Dedi, Jumat (22/3/2019).

Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan mobil Mitsubishi Pajero berplat TNI dengan nomor 3005-00 membawa logistik kampanye capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

Dalam video berdurasi satu menit itu, tampak sejumlah orang sedang menurunkan bantuan logistik berupa kantong plastik bewarna merah dari bagian belakang mobil, dibantu para peserta yang sudah mengenakan atribut relawan Prabowo-Sandi, adanya spanduk ucapan ‘Selamat Datang kepada para relawan Prabowo-Sandi se Bogor Raya dalam Dialog Kebangsaan’.

Menanggapi video tersebut, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayjen Dedi Iswanto menyatakan bahwa kendaraan dinas dengan pelat nomor kendaraan 3005-00 itu seharusnya terpasang di kendaraan Mitsubishi Lancer yang kini masih berada di Mabes TNI.

“Pelat kendaraan dinas itu memang benar ada di kendaraan dinas TNI dan tergister di TNI. Namun peruntukannya bukan untuk mobil yang viral di media sosial beberapa waktu lalu, tetapi untuk mobil dinas dengan merek Lancer,” tutur Dedi, Jumat (22/3/2019).

Dedi memastikan TNI akan menyelidiki siapa yang menggandakan pelat nomor dinas TNI tersebut dan dipasang ke mobil Mitsubishi Pajero seperti yang terekam di sebuah video yang viral di media sosial.

Menurut Dedi, Denpom TNI akan menyelidiki ada atau tidaknya keterlibatan oknum TNI yang terlibat menggandakan pelat nomor tersebut. Dedi mengaku akan memberikan sanksi jika ditemukan ada oknum anggota TNI yang terlibat dalam Pilpres 2019.

“Tentu ada sanksi tegas yang akan diberikan jika ada anggota yang terlibat. Kami masih mendalami kasus itu,” katanya.

Dedi juga menjelaskan jika penyalahguna pelat dinas TNI tersebut merupakan masyarakat sipil, maka TNI akan meneruskan kasus tersebut ke Kepolisian untuk diproses secara hukum dan dicari unsur pidananya.

“Kalau tidak ada unsur pidananya, paling kami akan berikan teguran kepada masyarakat yang telah menggunakan pelat itu,” ujar Dedi.