[EDUKASI] “Aksi 299 untuk Menolak Pencabutan TAP MPRS Soal PKI?”

Pada rakyat-bersuara.com, penggagas Aksi 299, Ustaz Slamet Maarif menyatakan Aksi 299 mengusung dua tuntutan, pertama, penolakan terhadap Perppu Ormas dan kedua, menolak dan melawan kebangkitan PKI. Informasi ini dapat dilihat secara lengkap melalui link berikut http://www.rakyat-bersuara.com/aksi-299-demi-tolak-pencabu…/.

Pada link tersebut selain narasi juga disematkan foto yang bertuliskan “Perppu Ormas: Anti Islam dan Lindungi PKI. Perppu Ormas hanya untuk membubarkan HTI, menangkapi Ulama dan aktivis Islam. SEMENTARA GERWANI, IPI, LBH, UNDERBOW PKI DIBIARKAN TUMBUH SUBUR”.

Namun pernyataan Perppu Ormas: Anti Islam dan Lindungi PKI tidak mempunyai dasar penilaian yang jelas. Karena dalam Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 tidak ada penjelasan secara ekplisit maupun implisit yang mengatakan Anti Islam dan Lindungi PKI.

Kemudian anggapan bahwa Perppu Ormas hanya untuk membubarkan HTI, juga dibantah oleh Menkumham, Yasonna H Laoly dengan menyatakan, “Enggak (hanya untuk HTI) lah. Masa hanya satu saja.” Dan juga penilaian Perppu Ormas untuk menangkapi Ulama dan aktivis Islam, tak diatur dalam Perppu Ormas.

Lalu pernyataan “SEMENTARA GERWANI, IPI, LBH, UNDERBOW PKI DIBIARKAN TUMBUH SUBUR”, tak disertai dengan fakta dan data yang terukur serta komperhensif. Selain itu, Presiden Jokowi sendiri telah meminta agar ditunjukan di mana ada PKI, Ia akan langsung menggebuknya. “Pertanyaannya, di mana? Di mana? Karena jelas, susah jelas, di konstitusi kita jelas, ada TAP MPR bahwa komunisme dilarang di negara kita Indonesia. “Jadi, kalau bisa tunjukkan pada kita, tunjukkan pada saya, saya akan gebuk detik itu juga!.”

Yang serius untuk diperhatikan adalah tudingan LBH sama atau disejajarkan seperti underbow PKI. Sedangkan Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto menerangkan bahwa informasi yang beredar yang mengatakan ada kegiatan PKI di LBH adalah hoax. Ia berjanji akan menelusurinya. “Kita akan cari karena jejak digital nggak akan hilang yah. Nanti kita teliti, hoax itu banyak sekali di dunia maya.”

Rencana aksi 299 ini pun tak terhindarkan melahirkan anggapan mempunyai kepentingan politis oleh beberapa individu ataupun institusi. Dari Ketua Setara Institute, Hendardi menyatakan Aksi 299 terkait dengan tujuan politik kelompok. “Apa yang dilakukan oleh Presidium Alumni 212 adalah gerakan politik bukan gerakan dakwah keagamaan, apalagi sebagai bentuk jihad. Mobilisasi massa secara terus menerus juga melahirkan teror atas ketertiban sosial dan security high cost, karena bukan hanya biaya pengamanan yang diperlukan tetapi juga dampak yang ditimbulkannya yang menyebarkan kecemasan. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya tidak perlu terlibat dalam gerakan politik ini.”

Terakhir, Irjen Setyo Wasisto menyatakan kesiapannya untuk mengawal aksi ini. “Kalau sudah memberitahukan maka kewajiban Polri adalah melakukan pengamanan. Kalau tidak seusai aturan kami bubarkan.”

CATATAN:

Sebelumnya Ketua MUI yang juga Presidium 212, KH Ma’ruf Amin pernah tak menyetujui Aksi 287 yang isinya menolak Perppu Ormas. Menurutnya, penolakan mesti diajukan ke Mahkamah Konstitusi bukan melalui demonstrasi. “Kalau kami dari MUI sih tidak perlu ada demo. Kita serahkan saja dalam proses yang wajar saja sesuai dengan Undang-Undang. Kan ada aturan, tidak perlu ada demo.”