Kominfo Beberkan Data Hoax Terkait Pileg dan Pilpres
The original site is no longer online; links go to the Internet Archive copy.
What the fact-checkers found
Kementerian Komunikasi dan Informatika pada awal Januari 2019 ini tepatnya tanggal 2 Januari 2019 merilis Siaran Pers No. 01/HM/KOMINFO/01/2019. Siaran Pers ini memuat data terkait hoax Pemilu Legislatif dan Presiden yang segera akan berlangsung.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi 62 konten hoaks yang tersebar di internet dan media sosial berkaitan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hasil penelusuran dengan menggunakan mesin AIS oleh Sub Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika itu mengidentifikasi jumlah konten hoaks terbanyak ditemukan pada bulan Desember 2108, yakni sebanyak 18 konten hoaks.
Pada bulan Agustus 2018 ditemukan sebanyak 11 konten hoaks. Bulan September 2018 terdapat 8 konten. Oktober 2018 terdapat 12 konten. November 2018 sebanyak 13 konten hoaks.
Selama ini Kementerian Kominfo merilis informasi mengenai klarifikasi dan konten yang terindikasi hoaks melalui portal kominfo.go.id dan stophoax.id.
Kementerian Kominfo mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pengecekan dan penyaringan dulu sebelum menyebarkan informasi yang belum dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Data hoax yang dirilis Kominfo ini dapat didownload DI SINI.
Where it circulated
Kominfo
Sumber Foto: Turnback Hoax
Got a similar message?
Paste it into the detector and see whether it matches a known hoax.
Check a similar messageRelated fact-checks
Browse the archive →[BENAR] “PKS dan Gerindra Purwakarta Bantah Pasang Spanduk yang Dinilai Provokatif”
Humas DPD PKS dan DPC Gerindra Kabupaten Purwakarta yakni Agus Budiono dan Sri Puji Utami membantah pihaknya membuat dan memasang spanduk yang dinilai profokativ dengan bertuliskan “Kami Caleg Partai Gerindra dan PKS Menolak Khilafah.
[DISINFORMASI] “Rencana E-Voting Pada Pileg dan Pilpres 2019”
Sejak 2017 sudah diputuskan bahwa E-Voting tidak cocok digunakan di Indonesia, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.
(ISU) : Kementerian Kominfo dan Sistem Big Data Cyber Security dan Cybercrime Police
Menanggapi informasi yang beredar melalui berbagai media beberapa waktu belakangan ini terkait dengan adanya sistem big data cyber security dan cybercrime police dapat kami sampaikan sebagai berikut.
(HOAX) Kominfo Menginisiasi System Big Data Cyber Security (BDCS)
Akun media sosial yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) bukanlah akun resmi Kominfo. Sebab, Kominfo telah mengeluarkan siaran pers mengenai kabar yang diangkat dalam akun palsu tersebut.