[SALAH] Spanduk "Warga Nahdliyin Rindu Khilafah"; Milik NU

Spanduk itu bukan milik NU. Menurut Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini, spanduk tersebut mencatut nama warga NU. Spanduk itu muncul bukan pada 2003 seperti yang tertulis di klaim, melainkan pada 2007 saat Konferensi Khilafah Internasional di Stadion Gelora Bung Karno. Tidak ada perwakilan PBNU yang menghadiri Konferensi Khilafah Internasional pada 2007.

Foto dalam gambar menampilkan suasana di salah satu sudut sebuah stadion yang dipenuhi orang berpakaian putih. Terdapat juga dua bendera yang diikatkan di pagar. Pada bagian kiri atas foto, terdapat tulisan “sektor 11”.

Di gambar tersebut, terdapat narasi sebagai berikut :

“NU sebelum di jangkiti penyakit sekuler”

Spanduk yang bertuliskan “WARGA NAHDLIYIN RINDU KHILAFAH” dan logo NU.

“Nemu foto thn 2003 sebelum SAS jadi ketua PBNU. Ayoo podho melek NU sing manut mbah Hasyim kwi iki do matla’ah ben ngerti!!”

1. Waktu Pengambilan Foto

Tim CekFakta Tempo melakukan pencarian gambar di Google dengan kata kunci “Warga NU Rindu Khilafah”. Hasilnya, muncul sebuah foto yang identik dengan foto di atas, namun diambil dari sudut pandang yang berbeda. Foto itu digunakan dalam artikel opini dengan judul “NU, NKRI dan Khilafah” di situs Visimuslim.org yang dimuat pada 25 April 2013.

Dalam foto ini, tidak tampak tribun stadion dengan tulisan “sektor 11”. Namun, terdapat spanduk yang bertuliskan “Warga Nahdliyin Rindu Khilafah” serta dua bendera yang diikatkan ke pagar. Selain itu, terdapat backdrop di kanan atas foto yang bertuliskan “Konferensi Khilafah Internasional 2007”.

Tempo pun menelusuri pemberitaan mengenai Konferensi Khilafah Internasional 2007. Konferensi itu diberitakan oleh BBC Indonesia pada 12 Agustus 2007. Menurut berita tersebut, konferensi yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno itu diselenggarakan oleh Hizbut Tahir Indonesia (HTI).

Dalam berita tersebut, disebutkan pula bahwa konferensi itu bertujuan untuk menegakkan kembali khilafah. Juru bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto, mengatakan khilafah dan syariah Islam adalah cara terbaik untuk menyelesaikan berbagai masalah dunia Islam.

Menjelang konferensi, panitia menyebut nama pejabat dan tokoh dari berbagai organisasi Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang bakal hadir. Namun, menurut BBC Indonesia, yang benar-benar hadir hanya Ketua Umum Pengurus Pusat Muhamadiyah, Dien Syamsuddin, serta ulama Abdullah Gimnastiar alias AA Gim.

Dalam arsip pemberitaan Tempo edisi 12 Agustus 2007, niat HTI untuk mengundang sejumlah tokoh dalam Konferensi Khilafah Internasional 2017 tidak terlalu sukses. Dari begitu banyak tokoh yang diundang, hanya hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin; Abdullah Gymnastiar; dan Fuad Bawazier. Nama lain seperti Amien Rais, Kyai Haji Zainuddin MZ, dan Adyaksa Dault abstain tanpa alasan yang jelas.

2. Nama NU Dicatut

Tempo pun menghubungi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU, Helmy Faishal Zaini, untuk mengkonfirmasi spanduk yang bertuliskan “Warga Nahdliyin Rindu Khilafah” itu. Dia menegaskan bahwa spanduk dalam foto yang diunggah akun Volt tersebut mencatut nama warga NU.

Menurut Helmy, sejak 1984, yakni dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Situbondo, Jawa Timur, NU telah menyatakan bahwa Pancasila dan NKRI adalah bentuk final Indonesia. “Atas dorongan dari Kyai Haji Ahmad Shidiq dan Gus Dur (Kyai Haji Abdurrahman Wahid),” kata Helmy pada Rabu, 13 November 2019.

Bukan kali itu saja nama NU dicatut. Dikutip dari situs resmi PBNU, nama salah satu badan otonom NU, Pagar Nusa, dicatut dalam spanduk yang dipasang di Muktamar Khilafah 2013 yang diselenggarakan HTI pada 2 Juni 2013. Dalam spanduk itu, tercantum tulisan “Pagar Nusa Wilayah Tanjungsari-Sumedang Siap Mengawal Tegaknya Syariah dan Khilafah”.

Menurut Sekretaris Pengurus Cabang NU Kabupaten Sumedang, Aceng Muhyi, Pagar Nusa di Sumedang hanya ada di tingkat pimpinan cabang atau kabupaten, belum ada di tingkat kecamatan. Tanjungsari merupakan salah satu kecamatan di Sumedang. Aceng pun menegaskan bahwa spanduk-spanduk itu palsu dan tidak terkait dengan Pengurus Cabang NU Kabupaten Sumedang.

3. NU dan Paham Khilafah

Mustasyar PBNU, Kyai Haji Muchith Muzadi, menegaskan bahwa NU menolak gagasan dan sistem Khilafah Islamiyah (Pemerintahan Islam). “NU memiliki khittah (landasan) sendiri. NU tidak memaksakan syariat Islam dalam sebuah negara, apalagi dengan cara kekerasan. Berbeda dengan kelompok liberal yang menolak syariat agama dalam bentuk apapun,” katanya pada 21 Agustus 2007.

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, pun pernah menyatakan harapannya agar khilafah tidak benar-benar berdiri di Indonesia. Hal itu diungkapkannya setelah PBNU bertemu dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah pada 31 Oktober 2018.

“Saya baca, kalau enggak salah, 2024 harus sudah ada khilafah di ASEAN ini, termasuk di Indonesia. Mudah-mudahan mimpi ini tidak terjadi, tidak akan terlaksana, berkat NU dan Muhammadiyah sebagai ormas menjaga civil society, menjaga konstitusi empat pilar bahasa politiknya, dulu, sekarang, dan seterusnya,” katanya.

Said Aqil tak segan menyebut bahwa pihak yang bermimpi mendirikan khilafah adalah HTI. Dia pun menegaskan bakal melawan siapa pun yang merongrong Indonesia.