(HOAX): Foto-foto Perbudakan di Papua Barat

Beredar foto-foto yang menyebutkan adanya perbudakan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap para masyarakat di papua barat. info hoax tersebut beredar di akun media sosial Facebeook.

Di dalam artikel itu menyebutkan bahwa masyarakat Papua barat adalah Masyarakat kelas dua di Negaranya sendiri, Indonesia. banyak dari pernyataan yang tidak jelas bersumber dari mana atau bahkan sebatas opini.

Faktanya, Foto-foto tersebut merupakan aksi pengamanan dan pembubaran Kongres Rakyat Papua yang berlangusng di Abepura, Papua, Rabu (19/10). Polisi juga menangkap 300 orang peserta kongres karena dinilai melakukan upaya makar.

Pembubaran paksa oleh aparat gabungan tersebut setelah KRP III itu menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk deklarasi negara baru yaitu Federasi Papua Barat, bahkan telah menyusun pemerintahan dengan menunjuk Forkorus Yaboisembut,S.Pd sebagai Presiden dan Edison Waromy, SH sebagai Perdana Menteri.

Sebelum dibubarkan, pelaksanaan KRP III berlangsung aman dan tertib. Dalam pelaksanaan tersebut terjadi proses negosiasi pemilihan presiden dan perdana menteri. Setelah kesepakatan disetujui, maka sejumlah pernyataan sikap lewat deklarasi akhirnya diumumkan dan menyatakan Forkorus Yaboisembut, S.Pd sebagai Presiden dan Edison Waromy, SH sebagai Perdana Menteri.

Ditegaskan Kapolres, dibubarkannya KRP III karena mereka telah menghianati kesepakatan untuk tidak mengibarkan bendera Bintang Kejora dan membacakan hasil deklarasi KRP III. “Kami sudah menyampaikan kepada panitia KRP III ada dua hal yang dilarang, tapi mereka malah melanggar kesepakatan.

Selain itu, mereka ini adalah hanya sekelompok kecil, sehingga dilakukan pembubaran ditambah penangkapan sejumlah orang,” tegasnya.

Kapolres menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya tidak terprovokasi, dan supaya tidak mudah dibohongi. Bahkan Kapolres mengajak supaya masyarakat belajar dari orang yang mengetahui sejarah.

“Misalnya pendiri OPM pertama kali saat ini sudah menjadi warga negara Indonesia dan mereka mengatakan bahwa mereka telah merasakan perbedaan pembangunan,” katanya.